Simulasi 50 Latihan Soal Tes Tulis PPS Pemilu 2024 Beserta Jawabannya Bag 3

Wali nusantara.com –  Berikut ini Simulasi Latihan Soal Tes Tulis PPS Pemilu 2024, dalam tulisan ini.

Latihan Soal Tes tulis PPS untuk Pemilu 2024 dapat anda jadikan bahan latihan dan belajar mengerjakan soal.

Pelaksanaan tes tulis PPS nantinya akan di laksanakan dengan system CAT. Simulasi Latihan Soal Tes Tulis PPS 2024 beserta Jawabannya part 3 ini, dapat digunakan untuk latihan.

Baca Juga: New! Download Soal Tes PPS 2024 Beserta Jawaban dan Pembahasan pdf

Berikut Simulasi 50 Latihan Soal Tes Tulis PPS Pemilu 2024 Beserta Jawabnnya bag 3, yang dapat Anda pelajari :

51.Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan calon perseorangan untuk ikut serta dalam Pemilihan kepala daerah adalah :*
a. Putusan MK No. 5/PUU-V/2007
b. Putusan MK No. 6/PUU-V/2007
c. Putusan MK No. 7/PUU-V/2007
d. Putusan MK No. 8/PUU-V/2007
e. Putusan MK No. 9/PUU-V/2007
Jawaban : A

52. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017. Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit dana kampanye pasangan calon dan tim kampanye paling lambat:*
a. 15 (lima belas) hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima
b. 17 (tujuh belas) hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima
c. 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima
d. 35 (tiga puluh lima) hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima
e. 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima
Jawaban : C

53. Undang-undang yang mengatur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi dasar hukum penyelenggaran pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 adalah:*
a. UU No. 1 tahun 2014
b. UU No. 1 tahun 2015
c. UU No. 8 tahun 2015
d. UU No. 10 tahun 2016
e. UU No. 1 tahun 2016
Jawaban : B

54. Siapa sajakah yang dipilih pada pemilihan umum serentak tahun 2019 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PU-XI/2013?*
a. Anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota
b. Anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden
c. Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD provinsi, Anggota DPRD kabupaten/kota
d. Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD provinsi, Anggota DPRD kabupaten/kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
e. Anggota DPRD provinsi, Anggota DPRD kabupaten/kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
Jawaban : E

55. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama…*
a. 3 tahun, dan denda paling banyak Rp.36 juta.
b. 4 tahun, dan denda paling banyak Rp.48 juta.
c. 5 tahun, dan denda paling banyak Rp.60 juta.
d. 6 tahun, dan denda paling banyak Rp.72 juta.
e. 7 tahun, dan denda paling banyak Rp.96 juta.
Jawaban : D

56. Ketentuan kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikotan dan Wakil Walikota yang dikategorikan incumbent sebagai berikut:*
a. Cukup cuti kampanye pada saat kampanye 2 minggu.
b. Wajib mengundurkan diri pada saat masa kampanye.
c. Cuti kampanye hanya pada masa kampanye.
d. Wajib cuti sejak ditetapkan sebagai paslon hingga selesainya masa kampanye.
e. Wajib mengundurkan diri tanpa harus dengan SK Mendagri
Jawaban : C

57.Yang termasuk tahap pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah adalah :*
a. Penetapan daftar pemilih tetap.
b. Kampanye.
c. Pendaftaran dan penetapan pasangan calon.
d. Pembentukan Panwas Pemilukada.
e. Jawaban a, b, c dan d semua benar.
Jawaban : E

58. Menurut UUD 1945 yang telah diamandemen, anggota MPR terdiri dari ;*
a. Anggota DPR dan utusan daerah dan golongan
b. Anggota DPR, DPD dan utusan golongan
c. Anggota DPD dan utusan golongan
d. Anggota DPR, MPR dan DPD
e. Anggota DPR dan DPD
Jawaban : E

59.Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah*
a. UUD 1945
b. Pembukaan UUD 1945
c. Pancasila
d. Piagam PBB
e. Proklamasi 17 Agustus 1945
Jawaban : A

60.Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan dapat memeberikan penuntun dalam mencapai kenahagian lahir dan batin dalam masyarakat yang beragam, merupakan hakikat Pancasila sebagai ……*
a. Dasar Negara
b. Pandangan hidup bangsa
c. Idiologi bangsa
d. Kepribadian bangsa Indonesia
e. Bentuk pemerintah Negara Indonesia
Jawaban : B